Oleh : Renaldy Akbar, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) 2016-2017

Tulisan ini hadir sebagai basis teoritik diskursus untuk memahami mengapa terjadi perampasan tanah, bagaimana bisa terjadi, dan apa imbas bagi komodifikasi tanah tersebut, khususnya bagi para petani.

Diskursus perampasan tanah (land grab) belakang ini meningkat, tak lain karena aksi-aksi protes petani Kendeng terhadap pembangunan pabrik semen di kawasan karst pegunungan Kendeng Utara oleh PT. Semen Indonesia yang akan mengancam hilangnya alat produksi para petani. Namun, banyak kalangan masih menempatkan isu ini sebagai perkara parsial tanpa melihat isu-isu lain sebagai satu kesatuan.

Padahal, tren meningkatnya perampasan lahan sudah menjadi fenomena global. Lebih dari 50 negara ditargetkan akan diakuisisi tanahnya oleh 100 koorporasi besar dan pemerintah untuk dibeli atau disewa dalam jangka panjang sekitar 30 sampai 100 tahun (GRAIN, 2008). Sebanyak 70 juta tanah di dunia telah diakuisisi bukan hanya untuk sektor pertanian, tapi juga industri lain (Land Matrix, 2016). Raibnya tanah di Indonesia pun merupakan konsekuensi dari fenomena perampasan tanah global tersebut meskipun praktek ini sudah dimulai sejak zaman kolonial. Namun, belakangan ini perampasan tanah terjadi terutama di wilayah-wilayah “negara selatan” atau “negara miskin” (Borras, et.al, 2011,. White, et.al, 2012). Negara dengan “keuangan kaya, sumber daya alam miskin” mencari negara yang “keuangan miskin, sumber daya alam kaya” untuk melakukan perampasan lahan (Borras, et.al, 2011). Indonesia sendiri merupakan target utama dengan akuisisi lahan lebih dari 3 juta hektar dan telah melibatkan 123 transaksi untuk lahan pertanian (Land Matrix, 2016).

Penanggulangan Krisis Kapitalisme

Banyak ilmuan menilai, momentum meningkatnya tren perampasan tanah global belakangan ini disebabkan oleh krisis global yang terjadi pada tahun 2007-2008. Singkatnya, seiring dengan naiknya Gross Domestic Product (GDP) di Amerika sejak 1980-an, permintaan atas perumahan pun ikut naik. Keadaan ini memicu terjadinya boom property. Namun, boom property ini tidak dapat diserap pasar karena harganya semakin tinggi. Kemudian, kredit perumahan adalah cara agar dapat menyerap ‘surplus kapital’ tersebut, ditambah kredit-kredit lain karena Amerika hidup dalam budaya konsumerisme yang melebihi tingkat pendapatanya. Seiring berjalanya waktu, bank (perusahaan keuangan) yang memberikan kredit tersebut terus menerus tidak dapat membayar hutang-hutang yang jatuh tempo. Bayangkan, nilai transaksi hutang di AS tahun 2008 mencapai USD 42,6 triliun, setara dengan nilai kekayaan seluruh rumah tangga di seantero Amerika. Konsekuensi dari bangkrutnya perusahaan keuangan menyebabkan bursa saham tidak berdaya dan menyebabkan krisis keuangan global (Ananta, 2014).

Cara menangkal ‘surplus kapital’ dalam konteks boom property diatas dengan sistem kredit hanyalah cara kapitalis menunda krisis-krisisnya. Sebab, dalam logika kapitalis, mereka akan terus menerus berusaha mengakumulasi kapital dimanapun dan kapanpun guna meraih profit sebanyak-banyaknya tanpa interupsi. Namun, upaya mengakumulasi kapital tersebut menyebabkan terjadinya ‘akumulasi berlebih’ (over accumulation), yakni suatu keadaan dimana terjadi ‘surplus kapital’ (berlimpahnya komoditi dipasar yang tak bisa dijual, kapasitas produksi yang menganggur dan atau surplus uang yang tak memiliki saluran investasi produktif dan menguntungkan). Akibatnya, profit yang didapat kapitalis menjadi berkurang atau berhenti sehingga perputaran roda ekonomi menjadi mandeg dan kapitalisme terseret dalam krisis (Ananta, 2014).

Dititik ini, Harvey mengajukan teori “spatio-temporal fix” merujuk pada cara yang dilakukan kapitalis untuk menyerap ‘akumulasi berlebih’ dengan menciptakan ruang spasial (penanggulangan temporer) dan ‘ekspansi kapital secara geografis’. Ini dilakukan sebagai cara kapitalis untuk menunda krisis (Ananta, 2014). Dalam konteks peristiwa boom property diatas, sistem kredit perumahan adalah cara kapitalis untuk menyerap ‘surplus kapital’ yang tidak bisa diserap oleh pasar. Namun karena sifat spatio-temporal fix hanya menunda krisis, maka krisis keuangan tahun 2008 merupakan konsekuensi karena krisis selalu menjadi imanen dalam kapitalisme.

Sebagaimana Henri Lefebvre (1976) menyatakan, kapitalisme bisa bertahan hidup lewat penciptaan ruang-ruang produksi baru (production of space). Kapitalis akhirnya melakukan ekspansi kapital secara geografis sebagai usaha untuk mencari (atau menciptakan) wilayah baru untuk mengalihkan ‘surplus kapital’ dan menyerapnya (Setyaka, 2016). Dalam konteks krisis kapitalisme tahun 2008, negara asing atau koorporasi besar yang memiliki ‘surplus kapital’ mengalihkanya dengan  melakukan ‘perampasan tanah’ (land grab) guna menciptakan ruang-ruang produksi baru sehingga ‘surplus kapital’ tersebut bisa diserap dan terjadi akumulasi kapital. Apalagi, krisis tahun 2008 juga menjadi krisis pangan dan energi sehingga permintaan barang tersebut naik drastis sehingga kapitalis dapat mengalihkan ‘surplus kapital’ mereka ke dalam investasi yang dapat menunjang produksi baru. Oleh sebab itu, mereka mengubah penggunaan tanah (land use) yang dianggap terlantar (tidak produktif) untuk digarap (Borras, et.al, 2011). Tanah tersebut artinya telah dikomodifikasi agar bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diperjualbelikan (Mulyanto, 2011). Momentum krisis kapitalisme inilah yang menjadi pangkal untuk melakukan praktek land grab.

Perampasan Tanah

Dalam fitur bangunan logika tersebut, negara neoliberal memiliki peran utama untuk melakukan – meminjam bahasa Harvey – ‘akumulasi melalui perampasan’ (accumulation by dispossesion) dimana aset-aset yang dimiliki oleh negara atau yang masih dalam bentuk commons (umum/publik) dilepaskan ke pasar untuk penciptaan ruang-ruang produksi baru agar terjadi investasi didalamnya. Untuk itu, aset-aset (tanah, hutan, air, udara) yang dipercaya rakyat untuk direpresentasikan kepada negara kemudian diprivatisasi dan dikomodifikasi agar menghasilkan sesuatu yang dapat diperjualbelikan (Setyaka, 2016).

Kebijakan-kebijakan  neoliberal itu bersenjatakan apa yang diteorisasi oleh Akram-Lodhi sebagai neoliberal enclosure, yakni bentuk-bentuk enclosure klasik seperti perampasan tanah dan kekayaan alam para petani untuk kepentingan badan-badan usaha raksaksa milik negara atau swasta atau proses “paksa” petani menjadi tenaga ketja buruh upahan. Hal ini dilakukan untuk memperkokoh pengalihan ‘surplus kapital’  dengan cara mengurangi kekuasaan petani (Fauzi, 2008).

Hal ini dilakukan dengan cara liberalisasi pasar skala dunia. Proses-proses pasar ini dikombinasi oleh intervensi pemerintah. Negara neoliberal, karena itu, harus menjaga disiplin kerja dan memajukan ‘suatu iklim bisnis yang baik.’ Jika gagal atau menolak melakukannya, maka akan diklasifikasikan sebagai ‘negara gagal’ (failed state) atau ‘negara berandal’ (rogue state). Harvey lebih cenderung melihatnya struktur globalisasi ini sebagai upaya para hegemon dalam memainkan peran yang jauh lebih kuat dalam ‘re-organisasi’ kapitalisme global.

Tak heran bila, terbentuknya lembaga-lembaga keuangan dan kerjasama regional baru sebenarnya hanyalah cara untuk mendukung mekanisme praktek perampasan lahan tersebut. Misalnya Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB) yang diperkarsai oleh Cina. Sedangkan Amerika mengumpulkan aliansinya bernama Trans Pacific Partnership (TPP). Lembaga ini bertugas untuk memastikan mengalirnya dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara koloni. Pinjaman tersebut merupakan “uang muka” untuk paket-paket deregulasi domestik terkait kepemilikan lahan. Paket deregulasi tersebut bukan hanya untuk urusan administratif pembebasan lahan, tapi juga untuk mendorong kebijakan upah buruh murah, dan mendorong sertifikasi tanah sebagai miliki perseorangan (privat) yang tidak lain bermaksud sebagai tahap konsolidasi alat-alat produksi agar mudah diambil alih (Barhamin, 2016).

Ini menhadi alasan mengapa utang luar negeri Indonesia semakin membengkak. Pada Januari 2017, utang luar negeri Indonesia naik 3,4% menjadi Rp. 4.227 triliun dimana setengah alokasi utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah (SindoNews, 2017)

Konsekuensi dari itu semua jelas bahwa rakyat harus tergusur. Pertama, ‘perampasan dari luar’ (external land grabbing) yakni perampasan yang digunakan untuk alat tukar hutang dan karenanya harus diserahkan kepada pihak investor asing. Perampasan ini marak terjadi di daerah-daerah pedesaan baik untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit dan pangan dalam skala besar, ataupun untuk industri lainya. Kedua, kalau perampasan dari luar terjadi di pedesaan, maka ‘perampasan dari dalam’ (internal land grabbing) terjadi di perkotaan atau sub-urban. Kita sering menyebutnya sebagai penggusuran. Tanah-tanah yang dirampas ini dialih fungsikan untuk transportasi, properti, atau bisnis lainya (Barhamin, 2016).

Namun persoalanya. tanah yang dianggap terlantar (idle land) atau tidak produktif yang terus diprivatisasi dan dikomodifikasi bukanlah tanah kosong, tapi sering diisi oleh petani lokal atau masyarakat adat yang telah beberapa generasi menempati tanah tersebut namun hak atas kepemilikanya tidak ditegakan. Tak heran, setiap tahun konflik agraria di Indonesia terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, terjadi peningkatan dua kali lipat terhadap konflik agraria di tahun 2015 sebesar 252 konflik menjadi 450 konflik di tahun 2016 dengan luas konflik sebesar 1.265.027 hektar yang tersebar diseluruh Indonesia. Jika dirata-rata, setiap hari terjadi konflik agraria dan 7.756 hektar terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, masyarakat harus kehilangan sekitar sembilan belas kali luas DKI Jakarta (KPA, 2016).

Neoliberal enclosure ini menguatkan arus penghilangan dunia pedesaan, agraria dan petani (deruralization, deagrarianization and depeasantization processes). Setelah meneliti perubahan agraria di Asia, Afrika dan Amerika Latin di akhir abad 20, Bryceson, dkk. menyimpulkan liberalisasi pasar skala dunia akan terus memberi akibat pemusnahan (dissolving effect) pada kehidupan petani. Araghi mengemukakan istilah global depeasantisation untuk gejala meningkatnya jumlah orang yang tadinya terlibat dalam pertania dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah besar-besaran menjadi terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Fauzi, 2008).

Imbas bagi Petani

Fenomena ‘perampasan tanah’ (pasar tanah) menjadikan petani kehilangan alat produksinya. Dalam konteks ini, Marx menegaskan bahwa penyingkiran produsen pertanian dari tanah adalah landasan utama dari keseluruhan proses ‘akumulasi primitif’. Marx menyebut: “The so-called primitive accumulation, therefore, is nothing else than the historical process of divorcing the producer from the means of production” (Sangadji, 2015)

Tanah dalam jumlah besar, yang berada di bawah sistem kepemilikan kolektif, dirampas dan dikonversikan menjadi kapital. Akibat dari privatisasi dan sertifikasi tanah yang terjadi sejak akhir tahun 1960-an, tanah terkonsentrasi pada negara dan elit poltik-ekonomi baik pada tingkat lokal maupun nasional. Pada tahun 2013, banyak tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,01 persen korporasi besar yang berkontribusi terhadap 41.83 persen pendapatan nasional dan 82,98 persen ekspor. Data ini menunjukkan bahwa tanah dengan mudah beralih kepemilikan kepada orang yang berkuasa baik secara politik maupun ekonomi. Sebab, privatisasi dan sertifikasi tanah sungguh sangat fasilitatif terhadap proses penjualan dan pembelian tanah. Pada tahun 2012, secara nasional hanya sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset produktif dan 87 persen dalam bentuk tanah, dan para petani yang tinggal di areal sekitar hutan hanya menguasai 0,25 juta hektar hutan, yang berarti hanya sekitar 0,19 persen penduduk pedesaan yang memiliki akses legal terhadap tanah (Tolo, 2016).

Kekerasan adalah senjata utama proses akumulasi primitif, di mana para produsen dipisahkan secara paksa dari alat produksi mereka melalui penghancuran berbagai bentuk sistem kepemilikan, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Seperti dikatakan oleh Marx, proses ini berlangsung melalui berbagai bentuk kekerasan seperti penaklukan, perbudakan, perampokan, pembunuhan. Jadi, proses kelahiran kapitalisme bukan bersifat alamiah, damai, dan sukarela (Sangadji, 2015). Di Indonesia sendiri, konflik agraria membuat korban berjatuhan dipihak warga sepanjang 2016, yakni 177 orang ditahan (dikriminalisasi), 66 orang mengalami tindakan kekerasan, dan 13 orang meninggal dunia (KPA, 2016). Seperti dikatakan Marx secara puitis “kapital hadir mengucur deras dari kepala hingga kaki, dari setiap lubang pori-pori, dengan darah dan kotoran”

Itu artinya, pemisahan sarana produksi dari produsen langsungnya sama sekali tidak mirip dengan melepas burung merpati dari kandang. Ia lebih mirip dengan melepaskan ikatan kerbau gila raksasa di tengah pasar yang ramai. Proses pemisahan membuat luka, cucuran darah, dan membawa kematian ke dalam hidup para korbannya dalam arti harafiah disertai “penghancuran paripurna terhadap tatanan sosial tradisional” (Mulyanto, 2014: 86). Proses ini, seperti Marx bilang, “written into the annals of mankind in letters of blood and fire.” Atau, identik dengan kata-kata Luxemburg: “force is the only solution open to capital” (Sangadji, 2015).

Setelah keseluruhan alat produksi mereka dirampas, sebagai konsekuensi, mereka bebas menjual ‘tenaga kerja’ mereka sebagai kelas pekerja (Sangadji, 2015). Menurut Karl Polanyi, “tenaga kerja hanyalah nama lain dari kegiatan manusia yang mengada seiring dengan kehidupan mereka sendiri dan karenya direproduksi bukan untuk dijual” tetapi pasar tenaga kerja telah menjadikan termin ‘tenaga kerja’yang tak lebih dari sekedar sarana perolehan laba para kapitalis (Mulyanto, 2014: 85).

Disinilah letak kunci paripurna penciptaan tenaga kerja. Pertama, karena setelah terusir dari lahan-lahan garapan, mereka tidak bisa lagi menghasilkan sarana hidup sendiri. Apa jadinya apabila kaum tani tak lagi bisa bercocok tanam? Tentu saja mereka tidak akan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kedua, karena setelah tidak bisa lagi menghasilkan pemenuh kebutuhan hidupnya sendiri mereka juga tidak bisa mendapat bantuan dari berbagai bentuk bantuan dan jaminan hidup tradisional. Lalu apa jadinya apabila orang-orang tanpa sarana dan jaminan hidup berbondong-bondong mengalir ke perkotaan untuk mencari makan sementara pabrik-pabrik modern baru mulai beroperasi? Sesuai hukum penawaran dan permintaan, jawaban rasional pertanyaan ini ialah buruh boleh diupah serendah mungkin (Mulyanto, 2014: 87).

Pergeseran ini didukung oleh data yang menunjukan penurunan pekerja di pertanian dari 40,12 juta orang di Februari 2015 menjadi 38,29 juta orang di Februari 2016. Selain itu dari tahun ke tahun populasi rumah tangga pertanian semakin menurun secara serius. Dari 31,17 juta rumah tangga usaha tani pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta di tahun 2013. BPS menkonfirmasi bahsa bahwa penurunan petani tersebut diakibatkan alih profesi dan kecilnya lahan pertanian karena pembangunan infrastruktur, pembangunan pabrik, dan perumahan (ArahJuang, 2016).

Proyek kapitalis ini bukan hanya merampas lahan garapan petani, tapi juga menggusur kaum miskin kota yang dianggap menduduki tanah negara, dan atau kaum di sub-urban lainya. Namun, kita selalu dipaksa untuk menuruti konsep negara bahwa pembangunan demi pembangunan ini untuk mengeluarkan rakyat dari jerat kemiskinan. Padahal, sebagai contoh, petani Kendeng tidaklah miskin sebagaimana indikator miskin dari persepsi negara. Mereka menganggap sudah sejahtera dengan hidup bertani karena faktor-faktor produksi dan konsumsi tersedia dengan bertani. Tapi kita dipaksa untuk menuruti termin miskin negara yang disebut miskin jika keluarga tidak tamat SD, kondisi bangunan rumah yang tidak ‘layak’ menurut gaya hidup global, dan seterusnya sehingga demi meningkatkan kesejahteraan, maka investasi harus masuk. Ketika petani kehilangan alat produksi, maka satu-satunya yang dapat diproduksi adalah ‘tenaga kerja’ dan jadilah mereka ke dalam kelas pekerja dibawah eksploitasi kapitalis. Ketika pabrik tidak mampu menampung surplus tenaga kerja maka terjadilah pengangguran dan atau mereka berbondong-bodong pindah ke daerah perkotaan menjadi pedangang asongan misalnya.

Kompleksitas masalah ini harus dipahami secara totalitas sehingga tidak menjebak kita untuk mengisolasi isu-isu satu sama lain. Perampasan tanah di Kendeng bukan tidak ada hubunganya dengan pembangunan infrastruktur yang di Tuhan-kan Jokowi, bukan tidak ada hubunganya dengan penggusuran di kota-kota, bukan tidak ada hubunganya dengan reklamasi, bukan tidak ada hubunganya dengan perampasan perkebunan di daerah lain, bukan tidak ada hubunganya dengan upah buruh murah, dan seterusnya.

Penutup

Melalui penjabaran diatas, kita bisa memahami bahwa pangkal maslahnya ada pada watak kapitalisme untuk mencari profit sebanyak-banyaknya tanpa interupsi. Ketika terjadi surplus kapital yang menyebabkan pasar mandeg yang akan menyebabkan krisis, maka demi menundanya, mereka melakukan ekspansi geografis.

Terminologi global land grab muncul kembali dipanggung internasional dengan merujuk pada ledakan transaksi perampasan tanah secara global. Struktur tersebut dibuat oleh organisasi kapital global dengan negara neoliberal sebagai sasaran tembak. Mereka  bertugas untuk melakukan privatisasi tanah dan mengkomidifikasinya sehingga terjadi investasi. Pasar baru dibuka sehingga surplus kapital bisa diserap. Konsekuensi tragis harus berlaku pada, khususnya petani dan masyarakat adat yang menduduki tanah dari generasi ke generasi tapi hak milik atasnya tidak ditegakan. Mereka selain kehilangan alat produksi, juga harus masuk dalam lingkaran setan kapitalisme sebagai kelas pekerja.

Diskursus reforma agraria harus tetap direproduksi. Perkara Kendeng yang sedang menjadi spotlight harus dijadikan posisi tawar yang memberi pengaruh pada kasus-kasus agraria lainya. Namun. yang tak kalah penting, kita perlu melihat isu demi isu dalam satu kesatuan sehingga perjuangan dan advokasi kita tidak berujung pada kebuntuan.

Daftar Pustaka

Ananta, Dicky Dwi, “Perjuangan Kelas Melalui Reklaiming Hak Atas Kota!” IndoPROGRESS, Maret 2014

Borras Jr, Saturnino M. and Jennifer C. Franco “Political Dynamic of Land Grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe’s Role.” Amsterdam: Transnational Institute in the Context of the Just Trade Project. 2011

White, Ben, Saturnino M. Borras, Jr, Ruth Hall, Ian Scoones, and Wendy Wolford, “The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals”, The Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 619-647. 2012

Setyaka, Virtous, “Ruang dan Waktu Dalam Pemikiran David Harvey” IndoPROGRESS, Mei 2016

Tolo, Emilianus Yakob Sese “Kedaulatan Pangan Beras dan Kebijakan Reforma Agraria Indonesia”  IndoPROGRESS, Maret 2016

Tolo, Emilanus Yakob Sese, “Akumulasi Melalui Perampasan di Flores” Jurnal Sosiologi UI, 2008

Mulyanto, Dede, “Teori Akumuluasi Primitif dan Teori Kependudukan Marxis” Jurnal Kependudukan Padjajaran, Mei 2008

Sangadji, Arianto, “Teori Akumulasi Primitif dan Pengalaman Historis di Sulawesi Tengah”  2015

Barahamin, Andre, “Perang Tanah: Wajah Baru Neoliberalisme di Sektor Pangan dan Energi ”  IndoPROGRESS Februari 2016

Fauzi, Noer “Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21” IndoPROGRESS, 2008

Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2016

Draft Global Land Grabbing Land Matrix 2016

SindoNews, “Utang Luar Negeri Naik 3,4 %” Maret 2017

ArahJuang, “HTN 2016: Kaum Tani Indonesia Hadapi Perampas Tanah dan Perusak Lingkungan” September 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s