Ritual demokrasi tengah terselenggara di sebuah kota bernama Jakarta. Proses hingga sampai dititik ini amat panjang dan melelahkan. Habis energi untuk mengerahkan otak dan emosi, yang sayangnya dominan pada persoalan-persoalan kultural (agama maupun moral). Apakah setelah pilkada semangat berkomentar itu akan terpelihara atau justru padam? Atau jangan-jangan imaji tentang demokrasi kita hanya sebatas pada aktivitas kepemiluan?

Rasa-rasanya, kita telah terjebak pada narasi-narasi besar nan abstrak dalam memaknai politik. Akibatnya, keterlibatan secara politik melulu bersifat institusional, dimana pemilu dikira simbol demokrasi satu-satunya. Bahkan seringkali, berpolitik dimaknai sebagai dukungan terhadap sosok yang merepresentasikan kekuasaan (Ahok atau Anies). Ketika kita memilih salah satu diantara mereka hari ini, ada perasaan telah dan sedang terlibat secara politik. Seusai pilkada suara-suara heroik saat masa kampanye tenggelam entah kemana.

Pada akhirnya, narasi besar tentang partisipasi politik warga yang abstrak tersebut butuh makna yang sedemikian konkret. C. Stokes (2013) mungkin salah satu ilmuan yang berupaya keluar dari jebakan abstrak tersebut. Ia membedakan tiga fase partisipasi warga secara politik. Pertama, yakni fase perencanaan yang terjadi pada pra pilkada. Fase ini berisikan aktivitas dialogis antara kandidat dengan warga untuk menyepakati masalah dan kebutuhan warga lalu program-program sebagai turunanya. Jadi, visi misi serta program kandidat yang final bukanlah yang disetorkan ke KPUD, yang berasal dari pikiran kandidat dan tim suksesnya tetapi hasil kesepakatan yang dimunculkan dari bawah dari proses penyempurnaan yang dialogis dengan warga. Apakah kita sudah dilibatkan atau terlibat dalam partisipasi politik ini?

Fase kedua adalah fase kesepakatan yang terjadi pada hari pencoblosan. Fase ini adalah fase kesepakatan politik untuk menggantungkan kepercayaan kepada pemimpin yang dipilih untuk mengemban amanat warga tentang hasil fase perencanaan tadi. Bagaimana bisa ada kesepakatan jika kita absen terlibat dalam fase perencanaan tadi?

Fase ketiga adalah fase pengawasan yang terjadi paska pilkada. Warga mesti mengawasi dan melibatkan diri supaya apa yang direncakan selaras dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Selesai pilkada lalu selesai pula partisipasi?

Dititik ini menjadi penting bagi kita, yang selama ini hanya berpikir memenangkan calon yang dijagokanya, bertransformasi diri memosisikan sebagai rakyat bukan representasi elit-elit politik. Maka terlibatlah dalam proses dari ketiga fase diatas, karena disitulah letak partisipasi politik, bukan pada perayaan pesta demokrasi yang seringkali menggiring pada perayaan pematian nalar-nalar kritis.

Meminjam bahasa Levebvre dan Harvey, partisipasi politik yang demikian adalah bentuk perjuangan ‘hak atas kota’ dimana warga tidak ditempatkan sebagai pelaku pasif, melainkan aktif terlibat dalam proses pembangunan kota. Hak atas kota bukan diartikan sebagai hak untuk mendapat pendidikan, udara bersih, lapangan kerja, dst tapi penekananya ada pada partisipasi warga dalam pembangunan kotanya. Kalau partisipasi politik diartikan sebagai ikut pilkada tok, kita sama saja tengah membangun ilusi. Hidup dalam keseolah-olahan.

Maka dari itu, partisipasi politik kita harus naik level. Jangan kira pilkada selesai masalah ikut pula selesai. Jangan kira demokrasi melulu tentang pemilu. Jangan kira merasa sudah amat terlibat dalam politik sebatas update foto tinta dikelingking. Mari membangun imaji, bukan perkokoh ilusi.

—-
Renaldy Akbar
Ketua Umum HIMAPOLINDO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s