Potret pilu perjuangan petani Kendeng merupakan pucuk gunung es dari beragam masalah serupa yang tidak atau belum terekspos media secara nasional. Konsorsium Pembaharuan Nasional (KPA) menunjukan bahwa sepanjang tahun 2016, telah terjadi 450 konflik agraria dengan luas 1,26 juta hektar di beberapa titik di Indonesia. Angka ini naik hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2015, yakni 400.430 hektar. Konflik agraria juga membuat korban berjatuhan dipihak warga, yakni 177 orang ditahan (dikriminalisasi), 66 orang mengalami tindakan kekerasan, dan 13 orang meninggal dunia.

Namun sayangnya, problematisasi kasus perampasan tanah yang sedang menjamur ini seringkali dilihat dari sudut pandang “sektoral-tematik”. Kebiasaan ini membuat akar masalah menjadi bias, yakni ketimpangan kepemilikan tanah, penguasaan, dan akses sumber-sumber agraria lain. Merujuk data Badan Pertanahan Nasional (BPN, 2010), kurang lebih 56% aset nasional dikuasai hanya 0,2% dari penduduk Indonesia.

Ketimpangan struktural agraria ini senyatanya telah mengingkari mandat konstitusional baik UUD 1945 (khususnya Pasal 33), UUPA 1960, TAP MPR No IX/2001, maupun Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang mengatur pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hampir pemahaman tentang kebijakan dan program pembangunan negara hari ini tidak dikaitkan dengan kepentingan ekonomi-politik dalam kapitalisme global. Kebijakan-kebijakan politik dari Orde Baru hingga setelah Orde Reformasi masih mengulang pada kebiasaan yang sama, yakni apa yang disebut oleh W.F Weritheim (2009) sebagai watak “sociology of ignorance” (sosiologi kemasa-bodohan/pengabaian). Suatu nalar yang dipakai elit negara untuk menyusun serangkaian kebijakan dengan mengabaikan realitas empirik sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan disusun secara paripurna oleh segelintir elit dengan memakai indikator dan kalkulasi kemiskinan dari perspektif angka-angka ekonomi makro. Ini jelas menegasikan aspek ketimpangan lahan, dampak kerusakan dan krisis sosial-ekologis, konsentrasi sumber daya alam, dan lainya tidak dipertimbangkan, atau sengaja diabaikan.

Akibatnya akan menarik kita pada sikap politcs of ignorance, yakni sikap politik pengabaian, ketidaktahuan, atau “masa bodo” terhadap persepsi massa atau suara lapis bawah. Pada titik ini, kemiskinan dianggap sebagai sebuah “kondisi” bukan “konsekuensi” sehingga dalam rangka penyelesaian kemiskinan, kebijakan selalu bertumpu pada economic minded. Menurut David Mosse (2007) kemiskinan adalah bersifat relasional. Hubungan sosial-ekonomi-politik secara “historis dan struktural” dalam rentang panjang yang terus berulang dan mencipta serta mengakibatkan beragam kemiskinan yang terwariskan.

Kalau saja investasi pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng dianggap solusi kesejahteraan rakyat. Ini jelas bentuk ilusi. Ketika petani terlepas dari hubungan-hubunganya dengan tanah dan alam, maka satu-satunya yang bisa diproduksi adalah “tenaga kerja”. Sementara untuk menjadi kelas pekerja, mereka hanya dapat memenuhi makan untuk esok hari. Tanah dan alam yang mereka miliki sekarang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, tak ada yang bisa diwariskan, kecuali kemiskinan.
Barangkali ini yang dilakukan petani Kendeng dan petani-petani didaerah lain untuk mempertahakan basis subtitensi mereka yang terancam. Meski harus jalan ribuan kilo meter, dipukuli, dipenjara, dibacok, disemen, dan ditembak mati sekalipun.

Perjuangan petani kendeng dan kelas tertindas lainya merupakan perjuangan atas hak kehidupan kelompok masyarakat lain yang juga tertindas. Aksi yang dilakukan sedulur Kendeng yang sekarang sedang menjadi sorotan dapat menjadi momentum untuk menaikan posisi tawar untuk mempengaruhi isu agraria lainya. Lewat diskursus terkait permpasan lahan dapat kita jadikan bahan perumusan lokus perlawanan rezim developmentalis pro-investasinya Jokowi.

Oleh sebab itu, HIMAPOL INDONESIA mengajak seluruh Mahasiswa Ilmu Politik di Indonesia untuk:

  1. Melakukan upaya kerja-kerja ilmiah terkait studi agraria dan kerja-kerja agitasi dan propaganda. Hal ini diperlukan untuk menjadi bahan advokasi dan pendidikan publik.
  2. Mengidentifikasi isu-isu agraria lain diseluruh titik di Indonesia. Orientasi perlawanan juga harus di naikan untuk mengkritisi pembangunan infrastruktur ala rezim investasi Jokowi dengan orientasi dan tendensi politik anti-neoliberalisme.
  3. Ambil peran dalam aksi-aksi solidaritas dan atau advokasi perampasan lahan dengan kelompok lainya (lintas sektor) dengan menghilangkan arogansi egoistis mahasiswa. Hal ini diperlukan agar kita tidak terjebak untuk mengeksploitasi isu demi eksistensi semu juga tidak menyamankan diri di menara gading.

Perlawanan tentu masih panjang. Kerja-kerja kita harus terus berpegang pada semangat perlawanan dan keyakinan bahwa tirani harus hancur!

Berikut rilis media pernyataan dukungan HIMAPOL Indonesia terhadap perjuangan petani Kendeng:

http://www.monitor.co.id/2017/04/02/nyatakan-silap-himapol-indonesia-dukung-perjuangan-petani-kendeng/

https://www.teraslampung.com/pernyataan-dukungan-himapol-indonesia-untuk-petani-kendeng/

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s