Oleh: Renaldy Akbar, Ketua Umum HIMAPOLINDO

Merujuk pada ledakan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi fungsionaris atau anggota partai politik (parpol) akhir-akhir ini, tak berlebihan jika kita melihat fenomena tersebut sebagai “parpolisasi DPD”.

Diketahui, hingga saat ini sebanyak 70 anggota diklaim bergabung dengan Partai Hanura dan 27 diantaranya masuk dalam kepengurusan. Termasuk Oesman Sapta yang sejak Desember lalu telah resmi menjadi Ketua Umum Hanura menggantikan Wiranto.

Padahal, format parlemen dua kamar (bikameral) di Indonesia menjelaskan bahwa jika DPR merupakan parlemen yang mewakili rakyat yang diusung oleh partai politik, maka DPD merupakan parlemen yang mewakili rakyat di daerah tanpa diusung parpol sehingga anggota yang terpilih merupakan figur-figur yang dapat mewakili seluruh elemen di wilayah tersebut tanpa basis ideologis atau parpol tertentu.

Oleh karena itu, jika anggota DPD masuk menjadi anggota parpol dikhawatirkan akan merusak format bikameralisme di Indonesia. Sebab, sebagaiamana Miriam Budiarjo menjelasakan bahwa pertimbangan negara kesatuan seperti Indonesia memakai sistem dua kamar agar satu kamar dapat mengawasi atau membatasi kekuasaan kamar lain karena sistem satu kamar (unikameral) berpeluang menyalahgunakan kekuasaan akibat situasi politik yang berlangsung.

Format inilah yang muncul untuk menghilangkan bangunan kekuasaan sentralistik Orde Lama dan Orde Baru yang telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintahan pusat. Harapanya, DPD hadir untuk dapat mengawasi dan membatasi kekuasaan DPR.

Tapi praksisnya, DPR menghegemoni DPD karena tugas DPD hanyalah sebatas mengajukan rancangan undang-undang itupun terbatas soal kedaerahan. Maka tak heran jika DPD seolah tidak produktif dan melekat dengan sindiran “singa ompong”.

Dengan masuknya anggota DPD ke dalam parpol jelas akan terus menggerus kontrol DPD ke DPR. Dampaknya adalah DPD akan dikuasai parpol sehingga tidak ada lagi wakil-wakil daerah. Hingga akhirnya mandat daerah tidak terepresentasikan. Pada jangka panjang, kondisi ini akan berpotensi membuat DPD bubar. Fenomena ini seperti menyediakan “karpet merah” untuk tirani.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s