Nyatakan Sikap, HIMAPOL Indonesia Dukung Perjuangan Petani Kendeng

Monitor, Jakarta – Perjuangan para petani Kendeng untuk menolak pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah hingga hari ini terus menjadi sorotan publik. Banyak bentuk aksi yang dilakukan bukan hanya dari petani Kendeng namun juga oleh kelompok masyarakat lainya termasuk mahasiswa sebagai bentuk aksi solidaritas.

Salah satu organisasi mahasiswa yang juga memiliki perhatian khusus terhadap Aksi perlawanan petani Kendeng adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Indonesia yang menilai bahwa persoalan di Kendeng adalah salah satu contoh dari konflik agraria yang marak terjadi.

“kami menilai bahwa persoalan pendirian pabrik di Kendeng tersebut merupakan salah satu contoh dari konflik agraria yang hingga hari ini marak terjadi. Banyak kasus serupa yang tidak atau belum terekspos media secara nasional,” kata HIMAPOL Indonesia dalam rilis yang diterima monitor, minggu (4/1).

Menurut HIMAPOL, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat wilayah yang menjadi titik konflik agraria mencapai 1, 26 juta hektar sepanjang 2016, atau meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada 2015 yakni 400.430 hektar. Sebanyak 450 konflik agraria terjadi diseluruh provinsi di Indonesia. Jika dirata-rata, setiap hari terjadi konflik agraria dan 7.756 hektar terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, masyarakat harus kehilangan sekitar sembilan belas kali luas DKI Jakarta. Konflik agraria tersebut juga mengakibatkan korban berjatuhan dipihak warga sepanjang 2016, yakni 177 orang ditahan (dikriminalisasi), 66 orang mengalami tindakan kekerasan, dan 13 orang meninggal dunia.

Sayangnya, masalah kekerasan atas petani miskin pedesaan ini lebih banyak dipersepsikan pada sudut pandang ‘sektoralisme-tematik’. Padahal, kami menilai akar masalahnya adalah ketimpangan penguasaan, pemilikan,dan peruntukan sumber-sumber agraria nasional. Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN, 2010), kurang lebih 56% aset nasional dikuasai hanya 0,2% dari penduduk Indonesia. Dengan kenyataan semacam ini jelas negara telah mengingkari mandat konstitusional baik UUD 1945 (khususnya Pasal 33), UUPA 1960, TAP MPR No IX/2001, maupun Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang mengatur pengelolaan dan pengurusan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Oleh sebab itu, aksi yang dilakukan sedulur Kendeng dapat menjadi momentum untuk menaikan posisi tawar agar dapat mempengaruhi diskursus isu agraria lainya. Kami menilai, perjuangan petani Kendeng merupakan perjuangan atas hak kehidupan kelompok masyarakat lain yang juga tertindas,” ujarnya.

Atas dasar solidaritas pada masyarakat Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia, Himpunan Mahsiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Indonesia mendukung gerakan perlawanan petani Kendeng. Selain itu, HIMAPOL INDONESIA mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk:
.
(1) Melakukan upaya kerja-kerja ilmiah terkait studi agraria dan kerja-kerja agitasi dan propaganda. Hal ini diperlukan untuk menjadi bahan advokasi dan pendidikan publik.
.
(2) Mengidentifikasi isu-isu agraria lain diseluruh titik di Indonesia. Orientasi perlawanan juga harus di naikan untuk mengkritisi pembangunan infrastruktur ala rezim investasi Jokowi dengan orientasi dan tendensi politik anti-neoliberalisme.
.
(3) Ambil peran dalam aksi-aksi solidaritas dan atau advokasi perampasan lahan dengan kelompok lainya (lintas sektor) dengan menghilangkan arogansi egoistis mahasiswa. Hal ini diperlukan agar mahasiswa tidak terjebak untuk mengeksploitasi isu demi eksistensi semu juga tidak menyamankan diri di menara gading.